PASIR di Indonesia sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 273,52 juta penduduk. Namun tidak cukup bagi segelintir orang yang serakah.
Setelah dua dekade, pemerintah Indonesia kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ditutup oleh Presiden Megawati pada 2003. Presiden Jokowi membukanya 20 tahun kemudian.
Lampu hijau untuk ekspor pasir laut itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada 15 Mei lalu.
Menurut Jokowi, selama ini sudah terjadi ekspor pasir. Namun dilakukan secara ilegal. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, ekspor pasir menjadi legal.
Sebelumnya pada tahun 2003, pengerukan pasir di laut dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pulau-pulau di Indonesia tenggelam.
Lalu untuk apa pasir itu dan apa dampaknya jika pasir di laut Indonesia terus dikeruk?
Pasir merupakan material yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pasir digunakan untuk membuat rumah sebagai kebutuhan dasar manusia. Tempat tinggal.
Namun, bukan itu tujuan pemerintah mengekspor pasir. Ada banyak perusahaan membutuhkan pasir untuk reklamasi. Bahkan negara yang ingin memperluas wilayah daratannya juga membutuhkan pasir.
Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki laut cukup luas. Sehingga, dengan sumber daya alam itu, pemerintah ingin menjual untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Iya memang benar itu akan mendapatkan pendapatan daerah atau negara. Tapi, pendapatan itu juga berpotensi mengalir ke berbagai pihak. Tidak murni seluruhnya ke negara.
Selain itu, sebenarnya, pendapatan negara selama ini juga sudah lebih dari cukup. Tapi lagi-lagi yang membuat tidak cukup adalah segelintir orang yang berbuat menyimpang. Korupsi.
Yakinlah, berapapun pendapatan negara, kalau dikelola oleh orang serakah, pasti tidak akan cukup. Orang serakah akan selalu ingin lebih. Meski tak mampu menggunakan semuanya. (*)